TULUNGAGUNG, INTENSINEWS.COM – Kabupaten Tulungagung mengikuti Penilaian Kinerja Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2025, secara daring yang dilakukan oleh Tim Panelis Provinsi Jawa Timur. Bertempat di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso, Selasa (10/6/2025).
Dalam kesempatan itu, Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, memaparkan berbagai capaian dan strategi yang telah dilakukan pemerintah daerah dalam upaya menurunkan angka stunting.
Bupati menyampaikan bahwa Kabupaten Tulungagung terdiri dari 271 desa/kelurahan yang tersebar di 19 kecamatan, dengan jumlah penduduk 1.139.224 jiwa, di mana 5,15% atau 58.670 jiwa merupakan balita.
Ia juga menekankan bahwa kualitas sumber daya manusia di Tulungagung terus meningkat, dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2024 mencapai 75,13%, sehingga masuk kategori tinggi.
Selain itu, angka kemiskinan di Tulungagung berhasil ditekan hingga 6,28% pada tahun 2024, menjadikannya kabupaten dengan tingkat kemiskinan terendah kedua di Jawa Timur. Sejak tahun 2022, Tulungagung juga telah bebas dari kemiskinan ekstrem.
Dalam upaya menurunkan angka stunting, Pemerintah Kabupaten Tulungagung telah mengintegrasikan berbagai program lintas sektor dalam 8 aksi konvergensi penurunan stunting.
“Berkat program tersebut, tren peningkatan stunting berhasil dihentikan, dengan prevalensi stunting turun menjadi 13,7% berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI). Sementara itu, berdasarkan hasil bulan timbang, prevalensi stunting pada tahun 2024 hanya 5,17%,” ungkap Gatut Sunu.
Untuk memastikan intervensi yang tepat sasaran, pemerintah menetapkan 63 desa/kelurahan lokus sebagai fokus penanganan stunting hingga tahun 2025. Pendekatan berbasis spasial kewilayahan digunakan untuk mengidentifikasi daerah dengan tren peningkatan stunting.
Bupati menegaskan bahwa komitmen pemerintah dalam percepatan penurunan stunting diwujudkan melalui kebijakan alokasi anggaran. Pada tahun 2024, proporsi anggaran stunting mencapai 13,30% dari APBD, mencakup 156 sub-kegiatan di 19 perangkat daerah. Selain itu, anggaran stunting dalam APBDes mencapai 15% dari total Dana Desa.
Intervensi juga diperkuat di desa/kelurahan lokus dengan dukungan dari APBN dan APBD Kabupaten Tulungagung. Selain itu, komitmen penurunan stunting diformalkan melalui rembug stunting di tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa/kelurahan, serta melalui penandatanganan kesepakatan bersama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi.
Komitmen percepatan penurunan stunting juga diwujudkan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati (Perbup) yang mengatur target prevalensi stunting, peran kecamatan hingga desa, serta penganggarannya. Indikator prevalensi stunting telah diintegrasikan dalam RPJPD dan RPJMD Kabupaten Tulungagung.
Selain itu, peran Kader Pembangunan Manusia, Kader Posyandu, dan Tim Pendamping Keluarga sangat vital dalam mendukung intervensi di tingkat desa/kelurahan. Pemerintah terus melakukan peningkatan kapasitas kader melalui pembinaan dan pemberdayaan.
Pemerintah Kabupaten Tulungagung juga berupaya meningkatkan kualitas data melalui rapat koordinasi pemadanan data, mencakup pasangan usia subur, remaja putri, dan ibu hamil.
Untuk mendukung intervensi lintas sektor, telah dikembangkan Sistem Informasi Penanganan Stunting Terintegrasi (SANTUN) sebagai portal satu data stunting yang memuat profil balita stunting dan balita berisiko stunting.
“Hasil pengukuran stunting telah dipublikasikan melalui portal satu data Indonesia dan geoportal Tulungagung, yang dapat diakses kapan saja,” terangnya.
Untuk mengevaluasi pelaksanaan program, Pemerintah Kabupaten Tulungagung melakukan reviu kinerja tahunan, yang menunjukkan bahwa sebagian besar program telah memenuhi target dengan serapan anggaran di atas 90%. Pada tahun 2025, telah teranggarkan Rp152 miliar dari total perencanaan Rp171 miliar dalam APBD.
Selain itu, telah dilakukan monitoring dan evaluasi (Monev) secara berjenjang, mencakup:
– Penilaian Kinerja Percepatan Penurunan Stunting di Desa/Kelurahan
– Monev Pelaksanaan Intervensi
– Monev Kelembagaan TPPS
– Monev Berbasis Sistem Informasi
Pemerintah Kabupaten Tulungagung juga mengembangkan berbagai inovasi untuk mendukung percepatan penurunan stunting, di antaranya:
– SIKARISMA (Sistem Kirim Obat Sampai Rumah Tanpa Antri)
– KEMAS IKAN (Kreasi dan Edukasi Masak Ikan)
– SANTUN (Sistem Informasi Penanganan Stunting Terintegrasi)
Berbagai strategi dan inovasi ini telah meningkatkan capaian program, termasuk peningkatan konsumsi tablet tambah darah oleh remaja putri dan pemantauan balita di posyandu.
Ke depan, Pemerintah Kabupaten Tulungagung akan terus meningkatkan komitmen dalam pencegahan dan percepatan penurunan stunting. Isu prevalensi stunting telah ditetapkan dalam RPJPD untuk 20 tahun ke depan dan RPJMD untuk 5 tahun ke depan. Selain itu, pemerintah tengah menyusun Ranperda tentang Pencegahan dan Penanggulangan Stunting.
Dalam hal penganggaran, fokus akan diarahkan pada belanja langsung untuk balita stunting dan balita berisiko stunting, serta mendorong pendanaan alternatif selain APBD. Kemitraan dengan mitra pentahelix juga akan terus diperkuat untuk mewujudkan zero stunting di Kabupaten Tulungagung.
Dengan berbagai strategi, inovasi, dan kolaborasi yang telah dilakukan, Kabupaten Tulungagung siap dievaluasi dalam Penilaian Kinerja Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2025.
“Kami berharap Kabupaten Tulungagung dapat meraih nilai tertinggi dalam penilaian ini, serta terus mendapatkan bimbingan untuk meningkatkan efektivitas program penurunan stunting,” ucap Gatut Sunu.
Melalui kerja sama yang solid antara pemerintah, masyarakat, dan mitra pembangunan, Kabupaten Tulungagung optimis dapat mewujudkan visi pembangunan daerah “Masyarakat Tulungagung yang Sejahtera, Maju, dan Berakhlak Mulia Sepanjang Masa.” (Parno)