TULUNGAGUNG, INTENSINEWS.COM – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Tulungagung Bersatu menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Tulungagung. Senin (26/8/2024). Aksi ini berlangsung tak lama setelah pelantikan anggota DPRD Tulungagung periode 2024-2029.
Mereka berorasi dan membawa sejumlah poster yang bertuliskan penentangan terkait rencana DPR RI yang akan mengubah putusan MK soal Pilkada, meski kemudian DPR RI membatalkannya. Salah satu poster tersebut bertuliskan, “PMII Tulungagung, Selamatkan Demokrasi Kawal Putusan MK”.
Meski situasi sempat memanas, para pengunjuk rasa melempari botol air mineral kearah pimpinan dewan dan petugas keamanan yang mengawal jalannya aksi unjuk rasa. Pimpinan sementara DPRD, Ketua Marsono S.Sos dan Wakil Ketua Abdulah Ali Munib SH, dengan berani keluar dari gedung dan menemui ratusan mahasiswa.
Bahkan, Ketua Marsono dan Wakil Ketua Abdulah Ali Munib bersedia duduk bersama dengan ratusan mahasiswa di jalan depan Kantor DPRD Tulungagung dan menandatangani tuntutan para mahasiswa.
Ada enam poin tuntutan yang diajukan oleh mahasiswa, yakni. Mahasiswa menuntut agar DPRD Tulungagung mengutamakan kepentingan masyarakat dan berdiri teguh di pihak rakyat, DPRD Tulungagung harus memantau dengan ketat pelaksanaan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 10 yang mengakomodir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Pilkada, Mahasiswa mendesak DPRD dan Pemkab Tulungagung untuk proaktif dalam mendorong pembahasan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana.
Kemudian, DPRD Tulungagung harus menghadirkan pendidikan gratis bagi seluruh masyarakat Tulungagung, DPRD dan BPBD Kabupaten Tulungagung harus serius dalam menangani isu-isu ekologis melalui upaya mitigasi bencana, dan Mahasiswa menekankan pentingnya DPRD Tulungagung memperhatikan kebijakan yang berdampak langsung pada masyarakat.
Koordinator Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Tulungagung Bersatu, Kelvin Ferdinan, mengatakan bahwa meski tuntutan telah ditandatangani oleh Marsono, mereka akan terus mengawal agar seluruh poin tersebut dapat diwujudkan.
“Dari kawan-kawan aliansi sepakat untuk mengawal yang telah ditandatangani DPRD untuk sampai ke pusat dan kawan-kawan tetap intens mem-follow up dari aksi kali ini,” katanya.
Sementara itu, Marsono menyampaikan dari enam tuntutan mahasiswa, 55 persen di antaranya adalah tupoksi DPR RI dan sisanya merupakan tupoksi DPRD Tulungagung.
“Tentang upaya pendidikan gratis, kan SMP ke bawah. Bagaimana budget kita nanti disesuaikan,” ucapnya.
Marsono juga menyebut tentang tuntutan terkait kebencanaan. Masalah tersebut akan menjadi pekerjaan dari Bappeda dan instansi terkait untuk penanganannya. DPRD Tulungagung juga akan memikirkan anggarannya di Badan Anggaran.
“Kami bekerja sesuai tupoksi. Nanti setelah alat kelengkapan dewan terbentuk dan membentuk Renja (rencana kerja), kami akan bekerjasama dengan kementerian yang berhubungan dengan tuntutan mahasiswa,” tandasnya.
Sebelumnya, Marsono juga menemui aksi unjuk rasa yang dilakukan massa dari Rencana Pemikiran Lingkar Tulungagung (Repelita). Ia pun menandatangani tuntutan pengunjuk rasa itu yang di antaranya terkait pembatalan RUU Pilkada dan pembentukan Perda pemajuan kebudayaan setelah terbentuknya alat kelengkapan dewan. (Parno)