Tulungagung,INTENSINEWS.COM – Isu gender, anak dan pembangunan inklusif merupakan salah satu isu utama dalam pembangunan, khususnya pembangunan sumber daya manusia.
Dan meskipun sudah banyak
upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Tulungagung untuk
meningkatkan kualitas sumber daya manusia, namun keterlibatan
perempuan, anak dan disabilitas pada perencanaan pembangunan masih dirasa rendah. Sehingga mengakibatkan kepentingan perempuan, anak dan kelompok rentan belum banyak
diakomodir.
Hal itu disampaikan oleh Kepala Bappeda Kabupaten Tulungagung Erwin Novianto, S.T., M.T., dalam Musyawarah Perempuan Anak dan Disabilitas (MUSPADI) yang bertempat di Hall salah satu hotel ternama di Tulungagung, Selasa (27/06/2023).
Menurutnya dengan adanya hal tersebut sehingga perlu dilaksanakannya Musyawarah Perempuan Anak dan Disabilitas (MUSPADI) sebagai wadah untuk menjaring aspirasi perempuan, anak dan disabilitas untuk dapat
diakomodir dalam dokumen perencanaan sebagaimana acara hari ini.
“MUSPADI pada tahun 2023 ini merupakan tahun ketiga, yang pelaksanaannya telah dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten,” ucap Erwin.
Erwin menambahkan, kedepannya
dengan komitmen dan dukungan segenap stakeholder terkait, akan dilakukan penyempurnaan dari sisi pelaksanaan baik secara substansi maupun teknis agar partisipasi dan aspirasi perempuan, anak dan disabilitas dapat lebih komprehensif.
“Hal itu dilaksanakan sebagai sarana untuk mewujudkan Pembangunan Tulungagung yang Inklusif, berkeadilan dan layak anak,” tambahnya.
Dikatakannya lebih lanjut, tujuan dilaksanakannya Musyawarah Perempuan, Anak dan Disabilitas (MUSPADI) Kabupaten Tulungagung Tahun 2023 adalah pertama untuk
mengidentifikasi isu dan masalah perempuan, anak, disabilitas dan kelompok rentan lainnya di Kabupaten Tulungagung.
Kedua, untuk menyusun rekomendasi usulan penyelesaian masalah untuk perempuan, anak, disabilitas dan kelompok rentan lainnya di
Kabupaten Tulungagung.
“Dan yang ketiga adalah untuk menyusun usulan kegiatan yang mengintegrasikan kepentingan perempuan, anak, disabilitas dan kelompok rentan lainnya di masing-masing Perangkat Daerah,” jelasnya.
Tak ketinggalan, Erwin juga menyampaikan bahwa usulan masyarakat yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah
(SIPD) sebanyak 24 usulan yang terdiri dari 10 usulan dari kelompok perempuan, 6 usulan dari kelompok anak dan 8 usulan dari kelompok disabilitas.
“Sedangkan usulan melalui Forum Lintas
Perangkat Daerah ada sebanyak 19 usulan yang terdiri dari 10 usulan
dari kelompok perempuan, 6 usulan dari kelompok anak dan 3 usulan dari kelompok disabilitas,” jelas Erwin sebelum mengakhiri laporannya kepada Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tulungagung Ny. Siyuk Maryoto Birowo.
Adapun peserta dalam pertemuan ini ada sebanyak kurang lebih 216 orang peserta yang terdiri dari berbagai unsur perwakilan. Perwakilan perempuan terdiri dari pengusaha perempuan, akademisi perempuan, kemudian perwakilan Purna TKI, organisasi profesi, ormas perempuan.
Untuk perwakilan anak terdiri dari Forum Anak Desa, Dewan Perwakilan Anak (DPA), Forum OSIS , Pramuka, dan perwakilan dari disabilitas serta kelompok rentan. Selain itu juga diikuti dari siswa SMPLB, SMALB, organisasi sosial disabilitas, dan Kelompok Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (PKH).
Sementara itu Ketua TP PKK Kabupaten Tulungagung Siyuk Maryoto Birowo juga mengatakan sebetulnya sebelum ada MUSPADI yang sudah berjalan di tahun ketiga, dan sebagai bentuk perhatiannya, Pemkab Tulungagung yang bekerja sama dengan DPRD, OPD terkait bersama pihaknya sudah melaksanakan musyawarah perempuan, anak dan disabilitas itupun juga sudah ada penanganannya melalui OPD terkait.
“Hanya saja karena dana yang terbatas untuk penanganan adanya hak perempuan, kesetaraan gender itu bagi mereka yang mampu bisa besar, tapi bagi yang kurang mampu perlu bantuan dari kita. Terkait hal itu kami akan terus membantu mengucurkan dana dana yang ada,” ujarnya.
Maka dengan adanya MUSPADI ini pihaknya akan semakin greget karena sudah ada wadahnya. Selain itu MUSPADI juga bisa lebih menggali berbagai gagasan yang harapannya bisa memberikan kontribusi dalam mewujudkan Tulungagung yang Inklusif, Berkeadilan dan layak anak.
“Selain itu bagi yang selama ini membutuhkan bantuan dan belum mendapatkannya, nantinya akan mendapat bantuan,” pungkasnya.
Untuk diketahui, dalam acara terebut juga dilakukan penandatanganan MoU bersama serta pemberian bantuan kepada anak – anak berkebutuhan khusus, disabilitas dan siswa – siswi yang kurang mampu berupa paket sembako dan sejumlah uang. Dan turut pula hadir dalam acara tersebut antara lain Sekdakab Tulungagung Sukaji, Ketua DPRD Tulungagung Marsono, Ketua lembaga Pemerhati Anak Winy Isnaini.(im)